Pontianak Post
|
Home | Metropolis | Kalbar Dianugerahi Piagam Penghargaan WTP

Kalbar Dianugerahi Piagam Penghargaan WTP

By
Ket Photo: SERAHKAN: Wakil Presiden Boediono menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diterima oleh Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta HUMAS FOR PONTIANAK POST
Font size: Decrease font Enlarge font

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Tahun 2012, dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah. PENGHARGAAN tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Budiono, didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri kepada 69 Kementerian Negara dan lembaga, serta 116 Pemerintah Daerah. Salah satunya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diterima oleh Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya.
Wakil Presiden Boediono mengungkapkan pemerintah menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menciptakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan penghargaan tersebut patut disyukuri. Pemerintah Kalimantan Barat terus berupaya mempertahankannya, serta meningkatkan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan di daerah.Menurut Christiandy, tantangan kedepannya sangat berat. Ia meminta seluruh kabupaten dan kota di Kalbar yang belum mendapatkan WTP agar segera menyelesaikan persoalan keuangan di daerahnya sehingga bisa mendapatkan predikat yang sama (WTP).
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah pusat berhasil menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2004 sejak 2005. Laporan ini terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut diaudit dan diberikan opini oleh BPK RI, kemudian disampaikan kepada DRP enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertangungjawaban pelaksanaan APBN tersebut hanya berupa perhitungan anggaran negara yang disampaikan kepada DPR untuk dibahas menjadi UU dua tahun sesudah berakhir tahun anggaran. (uni/r)  

Subscribe to comments feed Comments (1 posted)

avatar
Relojes Replicas 23/11/2013 09:21:06
Nursetiawan menambahkan yang patut diwaspadai di Kalbar adalah potensi banjir. Di wilayah perhuluan ataupun timur Kalbar kemungkinan tekanan air bakalan masuk ke pemukiman penduduk hingga membuat
total: 1 | displaying: 1 - 1

Post your comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

Penghargaan WTP

Rate this article

0
BACA SELANJUTNYA