Pontianak Post
|
Home | Metropolis | Data Guru di Kalbar Bermasalah

Data Guru di Kalbar Bermasalah

By
Ket Photo:
Font size: Decrease font Enlarge font

PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Alexius Akim menyatakan data bidang pendidikan masih menjadi masalah, termasuk data guru. “Saat ini saja saya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah guru di Kalbar,” ungkap Akim seusai rapat koordinasi bersama BPK RI, baru-baru ini.Akim menuturkan pada 2009 dan 2010 data tidak menjadi masalah. Pendataan dilakukan berjenjang. Penghimpunan data dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi. Dari pemerintah provinsi, data disampaikan kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semuanya berlangsung lancar.

Pada tahun berikutnya, pendataan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi tidak dilibatkan. Ketika terjadi masalah dan mengadu kepada pemerintah provinsi, termasuk persoalan sertifikasi, pemprov tidak memiliki data dan tidak mengetahuinya.“Tetapi menurut BPK, kami harus tahu,” kata Akim.Pada 2014, lanjut Akim, sistem pendataan berubah lagi. Pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota tidak dilibatkan lagi. Pendataan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru bersangkutan melalui sekolah. “Guru yang mengirimkan datanya langsung. Dengan sistem ini, kami pun semakin kehilangan jejak para guru,” ujar Akim.
Akim mengungkapkan seharusnya pendataan dibuat dengan sistem berjenjang. Pemerintah Provinsi wajib mengetahui jumlah pendidik di wilayahnya. Ia juga berharap Pemerintah bisa menghormati kepala daerah, yakni gubernur. Menurut Akim, gubernur dapat langsung mengontrol kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.
“Bukan saling lempar tanggung jawab kewenangan dari pemprov ke pemkab dan pemkab melempar lagi ke guru yang bersangkutan. Kalau sistem data saja sudah error (salah), output data tersebut juga pasti tidak benar, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan,” ungkap Akim.
Ia menambahkan seharusnya pemerintah provinsi diinstruksikan memverifikasi jumlah-jumlah guru yang ada setelah dilakukan pendataan langsung oleh Kementerian Pendidikan. “Ini tidak ada sama sekali,” timpalnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pelaksanaan konversi pendidikan tinggi swasta menjadi pendidikan tinggi negeri di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini proses konversi masih berlangsung pada tiga kabupaten di Kalbar, yakni Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.
“Di Sambas, Politeknik Sambas berhasil dikonversikan menjadi Politeknik Negeri Sambas. Tiga kabupaten lain, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu masih dalam proses,” ujar Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ahmad Jazidie, di Pontianak baru-baru ini.
Ahmad menuturkan saat ini pihaknya lebih menekankan pada pengembangan pendidikan vokasi, tetapi tidak meninggalkan pendidikan akademis. Di Indonesia perguruan tinggi akademis sangat banyak, sedangkan perguruan tinggi vokasi sangat kurang. Bentuk perguruan tinggi vokasi tersebut yakni politeknik. “Kami mendorong politeknik pariwisata, yang didalamnya ada juga tentang kuliner, pariwisata, maupun perhotelan,” ungkap Ahmad.
Berdasarkan pengalaman, lanjut Ahmad, di luar negeri sulit dijumpai restoran Indonesia dibanding Thailand. Penyebabnya, dalam mendirikan rumah makan, chef atau juru masak harus memiliki ijazah atau sertifikat. Di Indonesia, chef berijazah yang diakui internasional sulit ditemui.Menurut Ahmad, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012, diamanatkan untuk mendirikan akademi komunitas. Minimal satu akademi komunitas di setiap kabupaten dan kota, dengan jenjang D1 dan D2. Program studi yang dibuka harus disesuaikan dengan keunggulan lokal masing-masing. “Keberadaan akademi tersebut untuk mendukung keunggulan lokal. Bupati dan walikota didorong untuk mempersiapkannya. Akademi komunitas boleh negeri atau swasta. Tetapi diharapkan ada negeri,” katanya.Bupati dan wali kota perlu menyiapkan lahan ada aset. “Minimal tanah satu hektar. Tetapi tergantung juga prodi akademi komunitasnya. Paling tidak untuk kampus satu hektar,” ungkapnya.Kemudian, aset tersebut diserahterimakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Setelah serah terima, ada APBN yang bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur di sana,” jelasnya. (uni)

Subscribe to comments feed Comments (1 posted)

avatar
Rolex Replica 22/11/2013 14:01:41
Numsuan mengaku gubernur memang mempunyai senjata api yang kerap dibawa sebagai bagian dari perlindungan diri. Namun, saat itu senjata api tersebut disimpan di pinggang.
total: 1 | displaying: 1 - 1

Post your comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

Data Guru di Kalbar Bermasalah

Rate this article

0
BACA SELANJUTNYA